Kebijakan Impor Beras

PEMERINTAH DIMINTA PERPANJANG WAKTU PENGADAAN BERAS

Jakarta, 2/1 (ANTARA) - Pemerintah diminta untuk memperpanjang waktu pengadaan beras dari dalam negeri sebanyak 132 ribu ton oleh Perum Bulog hingga dua pekan kedepan, dari saat ini yang ditetapkan sampai 5 Januari 2006, agar pembelian beras petani benar-benar terwujud.

Pengamat sosial ekonomi Solahudin Wahid di Jakarta, Senin, mengatakan jika pemerintah sungguh-sungguh ingin melakukan pembelian beras dari petani semestinya penetapan jangka waktu pengadaannya tidak sesempit ini.

"Pemerintah sepertinya lebih membela kepentingan pedagang daripada melindungi petani yang sudah cukup menderita," katanya.

Beberapa waktu lalu dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Yudhoyono, pemerintah memutuskan untuk pengadaan beras dari dalam negeri sebanyak 132 ribu ton oleh Perum Bulog hingga 5 Januari 2006 demi menjaga stok nasional.

Namun, jika hingga batas waktu tersebut Deptan tidak mampu memenuhi stok yang dibutuhkan Bulog tersebut, maka Bulog akan memenuhi kebutuhan stoknya itu dari impor.

Salahudin mencontohkan, stok beras di petani sebagaimana yang ada di Jatim dalam kondisi cukup, apalagi terlihat tidak ada gejolak di masyarakat karena kenaikkan harga beras sehingga tidak ada alasan bagi Bulog mendatangkan beras dari luar negeri.

Mengenai alasan Bulog untuk impor beras karena tidak mampu membeli beras petani karena harganya di atas harga pembelian pemerintah (HPT) yang diberlakukan, ia menyatakan, pemerintah seharusnya menciptakan kebijakan lain yang lebih baik agar beras petani bisa terbeli Bulog.

Saat ini, tambah dia, petani sudah cukup menderita akibat kenaikkan harga BBM dan disusul melonjaknya harga sarana produksi pertanian seperti pupuk, obat-obatan dan benih, namun hasil produksi mereka tidak bisa diserap pasar maupun pemerintah melalui Bulog.

Kinilah waktu tepat bagi pemerintah untuk membela petani dan untuk itu harus ada kebijakan yang menyeluruh dari berbagai instansi untuk membantu petani.

Sementara itu berdasarkan hasil rakor beras 27 Desember 2005 diketahui bahwa konsumsi beras penduduk pada 2005 sebanyak 30,56 juta ton dan untuk keperluan ekspor sebesar 51 ribu ton, sehingga total pemanfaatan beras pada tahun lalu sekitar 30,65 juta ton beras.

Sedangkan ketersediaan beras secara nasional mencapai 34,52 juta ton sehingga setelah dikurangi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor masih terdapat kelebihan 3,87 juta ton.

Jumlah tersebut terdiri atas stok pemerintah di gudang Bulog hingga akhir 2005 sebanyak 1,08 juta ton dan persediaan di masyarakat hingga akhir tahun mencapai 2,79 juta ton. (L.S025*D011/S006)

PRESIDEN: PEMERINTAH MAKSIMAL IMPOR 250 RIBU TON BERAS

Jakarta, 2/1 (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan setelah 5 Januari 2006 pemerintah maksimal hanya akan mengimpor 250 ribu ton beras untuk mengamankan stok beras nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden usai mendengarkan pemaparan dari Direktur Utama Bulog Widjanarko Puspoyo tentang situasi perberasan nasional pada akhir 2005 sampai awal 2006 di Gedung Bulog, Jakarta, Senin.

Presiden, yang pada saat itu didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Boediono, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, juga mengatakan bahwa keputusan itu ditetapkan setelah pemerintah berkonsultasi dengan DPR RI.

"Pemerintah dan DPR telah berkonsultasi dan disepakati bahwa jumlah maksimal yang akan diimpor adalah 250 ribu ton. Bila mobilisasi beras domestik bisa mencapai 30 ribu ton sampai 40 ribu ton maka jumlah yang diimpor bisa jauh lebih rendah dari perkiraan sebesar 250 ribu ton," kata Presiden.

Selain itu, lanjut Presiden, keputusan pemerintah untuk mengimpor beras pada Januari 2006 dilakukan dengan mempertimbangkan laporan dari Departemen Pertanian, Bulog, Menteri Perdagangan, dan peninjauan ke berbagai daerah.

Kebijakan impor beras tersebut, kata Presiden, diharapkan dapat mempertahankan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, dengan harga yang pantas supaya petani tetap terlindungi dan mendapat penerimaan yang layak dari hasil panen mereka.

Ia mengatakan berdasarkan perkiraan sementara Indonesia akan membutuhkan 140 ribu ton sampai 150 ribu ton beras untuk stok selama Januari 2006, namun kalau secara domestik pemerintah bisa menyiapkan sekitar 40 ribu ton beras dengan meningkatkan produksi beras nasional maka pemerintah hanya memerlukan sekitar 110 ribu ton beras selama periode itu.

Langkah pemerintah berikutnya untuk menjaga persediaan beras nasional, kata Presiden, adalah dengan melakukan pengawasan yang baik dan penegakan hukum ("law enforcement") yang baik untuk menghindari pengimporan beras secara ilegal.

"Langkah ini akan kita lakukan sebagai manifestasi keberpihakan pemerintah kepada petani, tujuannya agar kehidupan petani lebih baik dan mendapatkan penerimaan yang layak," ujar Presiden.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga akan berusaha menggerakkan produksi beras dalam negeri dan memanfaatkan semua potensi yang ada sampai 5 Januari 2006.

"Mobilisasi tersebut dilakukan untuk menghitung jumlah stok domestik yang bisa disediakan dan menghitung berapa kebutuhan yang harus dipenuhi selama Januari 2006," katanya.

Langkah tersebut menurut Presiden sangat penting dilakukan untuk memastikan berapa banyak jumlah beras yang akan diimpor pada Januari 2006, yang merupakan bulan yang paling kritis.

Lebih lanjut Presiden menegaskan impor tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan stok beras Bulog supaya tidak ada gangguan atau ancaman terhadap ketersediaan dan harga beras.

"Ini semata-mata untuk memastikan ketersediaan beras yang diperlukan rakyat," tegasnya.(L.A032*M035/M012)