Subsidi Langsung Tunai (SLT)

HARI INI PENYALURAN SLT TAHAP II

Jakarta, 2/1 (ANTARA) - Pemerintah mulai Senin, 2 Januari 2006, kembali menyalurkan Subsidi Langsung Tunai (SLT) tahap II sebagai kompensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberlakukan sejak 1 Oktober 2005.

SLT tahap II ini baru diberlakukan di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung dan kota-kota besar lainya, demikian sumber Bappenas di Jakarta, Senin.

Sedangkan untuk wilayah Nias dan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang menjadi kawasan korban bencana alam gempa dan tsunami pada akhir 2004, hingga kini belum melaksanakan penyerahan SLT tahap I dan rencananya akan dirapel (diberikan bersamaan) dengan SLT tahap II.

Pemerintah juga menyatakan penyaluran dana PKPS BBM melalui SLT tetap akan dilakukan dengan mekanisme yang sama dengan yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam pemberian SLT tahap II, Pemerintah menganggarkan dana Rp5 triliun. Sebelumnya, pada APBN 2006 pemerintah menganggarkan dana untuk SLT sebesar Rp17 triliun, dengan perincian Rp15 triliun digunakan untuk melanjutkan SLT selama 9 bulan pada tahun 2006 dan Rp2 triliun untuk pembuatan proyek percontohan.

Dikutip dari www.kompensasibbm.com, hingga medio Desember 2005 Pemerintah telah menyalurkan dana Rp4.061.987.100.000 untuk SLT yang disalurkan bagi 13.539.937 rumah tangga miskin (RTM) dari sekitar 15,5 juta rumah tangga miskin yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berhak menerima dana tersebut. (L.D014*G002)

KANTOR POS JAKARTA PUSAT SIAPKAN LOKET KHUSUS PENYALURAN SLT

Jakarta, 2/1 (ANTARA) - Kantor Pos Jakarta Pusat yang terletak di Jalan Lapangan Banteng Utara, Jakarta, menyiapkan loket khusus bagi penyandang cacat dan lansia dalam penyaluran Subsidi Langsung Tunai (SLT) tahap II yang dimulai per 2 Januari 2006.

"Berdasarkan pengalaman tahun lalu, kita tidak ingin para lansia maupun penyandang cacat terkendala dalam mengambil SLT," kata Kepala Kantor Pos Jakarta Pusat Her Chaerudin di Jakarta, Senin.

Pada penyaluran SLT tahap I, Kantor Pos Jakarta Pusat tidak menyiapkan loket khusus dari 17 loket yang ada. Pada penyaluran SLT tahap II, disediakan empat loket dimana satu diantaranya diperuntukkan khusus bagi penyandang cacat dan kaum lansia.

Selain menyediakan loket khusus, Kantor Pos Jakarta Pusat itu mengatur penjadwalan pengambilan SLT bagi warga kelurahan di wilayahnya.

Chaerudin mengatakan, dalam penyaluran SLT tahap II, Kantor Pos Jakarta Pusat melayanai delapan kelurahan, yang dibagi menjadi tiga kelompok hari pembayaran.

Ia merinci, kelompok I yang bisa mengambil SLT pada hari pertama (2/1) adalah warga Kelurahan Duri Pulo, Gambir, Kebon Kelapa sementara kelompok II yang dijadwalkan untuk hari Selasa adalah Kelurahan Karang Anyar dan Kartini sedangkan hari Rabu diperuntukkan bagi warga Kelurahan Gunung Sahari Utara, Gunung Sahari Selatan dan Pasar Baru.

Hingga pukul 09.30 WIB, tercatat sekitar 60-an warga yang mengambil SLT tahap II. Sebelumnya, tampak masyarakat yang mengantri namun terpaksa pulang karena tidak termasuk dalam kelompok yang berhak mengambil SLT pada hari Senin.

Kedatangan mereka yang tidak sesuai jadwal terjadi karena pengumuman jadwal kelompok tersebut baru dipasang pada hari Sabtu (31/12) sementara masyarakat hanya mengetahui bahwa pembagian SLT mulai dilakukan pada 2 Januari 2006.

Chaerudin mengatakan, pihaknya akan tetap melayani masyarakat yang belum mengambil SLT sesuai pembagian jadwal kelompok tersebut hingga tiga bulan ke depan.

Penyaluran SLT tahap II per 2 Januari 2006 diputuskan pemerintah pada Kamis, 29 Desember 2005 sementara perbankan sudah tidak beroperasi karena libur tutup tahun sehingga Kantor Pos untuk wilayah Jakarta Pusat menyediakan dana perusahaan sebesar Rp5,5 miliar untuk menalangi pembayaraan SLT tahap II bagi 18.397 rumah tangga miskin yang berhak menerima SLT.

Angka penerima SLT tahap II tersebut menurut Chaerudin, sejauh ini tida mengalami perubahan dibanding penerima SLT tahap I.

"Belum ada verifikasi perubahan dari BPS tentang jumlah penerima SLT tahap II," katanya.

Disinggung mengenai jumlah rumah tangga miskin (RTM) yang belum mengambil SLT tahap I, Chaerudin mengaku hingga kini pihaknya belum menerima nama-nama tersebut namun sejauh ini diperkirakan angkanya mencapai 3000an rutamiskin atau tiga persen dari total yang dilayani Kantor Pos Wilayah Jakarta Pusat yang memiliki 21 cabang itu.

Chaerudin menambahkan, untuk pengamanan penyaluran SLT tahap II pihaknya menyiapkan 50 personel baik dari petugas PT Pos Indonesia maupun kepolisan dan keamanan dalam. (L.T011*G002)

SOSIOLOG: SEMUA SUBSIDI PEMERINTAH HENDAKNYA DISENTRALISASIKAN PADA SATU ATAP

Jakarta, 2/1 (ANTARA) - Sosiolog dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bundin Zainudin mengharapkan agar berbagai macam subsidi pemerintah bagi rakyat disentralisasi di bawah satu departemen tertentu.

"Pemerintah memiliki berbagai jenis subsidi bagi masyarakat, mulai dari subsidi listrik hingga yang terbaru adalah subsidi langsung tunai (SLT) kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tetapi pelaksanaanya tidak berada dalam satu atap akibatnya tercerai berai dan menyulitkan pengawasan," kata Bundin kepada ANTARA di Kantor LIPI Jakarta Selatan, Senin.

Menurut Bundin, jika di luar negeri penyaluran segala subsidi pemerintah ditangani oleh suatu departemen khusus (Departement Social Security System) maka di Indonesia seharusnya hal itu dapat dilakukan oleh Departemen Sosial atau lainnya, asalkan terpusat di bawah satu atap.

"Dengan sistem yang terpusat maka efektivitas semua subsidi yang mengalir ke rakyat dapat terkontrol," katanya.

Saat ini, lanjut dia, permasalahan utama setiap penyaluran dana tersebut selalu terletak pada sasarannya.

"Masalahnya akan selalu berkutat pada permasalahan apakah sasarannya tepat atau tidak, dari situ kemudian muncul pertanyaan apakah data yang ada valid atau tidak," ujarnya.

Rendahnya tingkat akurasi data yang ada itulah yang menurut Bundin acapkali memicu konflik dan kecemburuan sosial sehingga tidak jarang muncul kasus-kasus kekerasan pada proses penyaluran SLT.

"Validitas data yang tidak tepat dapat juga dipicu oleh ketidakjujuran petugas, misal ada main mata atau apa sehingga orang yang betul-betul membutuhkan justru tidak terakses sehingga kemudian memicu munculnya konflik atau kecemburuan sosial," katanya.

Kecemburuan sosial, lanjut dia, tidak akan terjadi jika semua subsidi dapat tepat sasaran, sehingga hanya yang layak saja yang memperoleh.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kriteria miskin yang ditetapkan pemerintah, Bundin mengatakan, kriteria tersebut relatif dan akan sangat berbeda untuk setiap daerahnya. Saya kira yang menjadi titik pentingnya adalah validitas data, dan kejujuran petugas sehingga tidak terjadi penyimpangan termasuk diantaranya korupsi," katanya.

Sementara itu, Pemerintah mulai Senin (2/1) menyalurkan SLT tahap II sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM yang diberlakukan sejak 1 Oktober 2005.

SLT tahap II itu baru diberlakukan di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung dan kota-kota besar lainya, demikian sumber Bappenas di Jakarta, Senin.

Sedangkan untuk wilayah Nias dan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang menjadi kawasan korban bencana alam gempa dan tsunami pada akhir 2004, hingga kini belum melaksanakan penyerahan SLT tahap I dan rencananya akan dirapel (diberikan bersamaan) dengan SLT tahap II.

Pemerintah juga menyatakan penyaluran dana PKPS BBM melalui SLT tetap akan dilakukan dengan mekanisme yang sama dengan yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam pemberian SLT tahap II, Pemerintah menganggarkan dana Rp5 triliun. Sebelumnya, pada APBN 2006 pemerintah menganggarkan dana untuk SLT sebesar Rp17 triliun, dengan perincian Rp15 triliun digunakan untuk melanjutkan SLT selama 9 bulan 2006 dan Rp2 triliun untuk pembuatan proyek percontohan.

Dikutip dari www.kompensasibbm.com, hingga medio Desember 2005 Pemerintah telah menyalurkan dana Rp4.061.987.100.000 untuk SLT yang disalurkan bagi 13.539.937 rumah tangga miskin dari sekitar 15,5 juta rumah tangga miskin yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berhak menerima dana tersebut. (T.G003)

JUMLAH PENERIMA SLT DI KOTA BANDUNG BERKURANG 8.564 KK

Bandung, 2/1 (ANTARA) - Jumlah warga penerima Sumbangan Langsung Tunai Rumah Tangga Miskin (SLT RTM) tahap kedua di Kota Bandung, mengalami penurunan dibandingkan tahap pertama dari 71.292 kepala keluarga (KK) menjadi 62.728 KK.

Kepala Humas Kantor Pos Bandung, Suyud Suhendar, di Bandung, mengatakan, sedangkan penambahan kepala keluarga (KK) yang berhak mendapatkan SLT pada tahap kedua, diperkirakan diterima oleh PT Pos Indonesia (Persero) dari BPS Kota Bandung, pada pertengahan bulan Januari 2006 nanti.

"Penambahan data terbaru KK yang berhak mendapatkan SLT tahap kedua, akan keluar pada pertengahan bulan Januari dari BPS Bandung," ungkapnya.

Suyud Suhendar menambahkan untuk pembagian SLT tahap kedua pada hari pertama dilakukan hanya di Kantor Pos Bandung saja untuk enam kelurahan, yakni, Balong Gede, Ciateul, Cikawao, Paledang, Jamika dan Kopo.

Ia menyebutkan untuk pembagian SLT di Kantor Pos Bandung pada hari Senin (2/1) diperkirakan sudah diambil semua oleh warga miskin di enam kelurahan sebanyak 3.918 KK.

Kendati terdapat warga yang belum mengambil SLT tersebut, maka mereka masih dapat mengambil sampai bulan Maret 2006 mendatang dengan jadwal pengambilan dari pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB.

"Kami memberikan kompensasi waktu jika ada warga yang hendak mengambil melebihi pukul 14.00 WIB, maka di Kantor Pos Bandung siap melayaninya," ujarnya.

Dikatakan, untuk pengambilan SLT RTM tahap kedua sendiri, 37 kantor pos cabang di Bandung, siap melayani warga dari 122 kelurahan.

Di bagian lain, ia menyebutkan pengambilan dana SLT RTM tahap kedua di Kantor Pos Bandung sendiri, berjalan aman dan warga sudah mendatangi sejak hari Senin (2/1) pagi.

"Mulai hari Selasa (2/1) beberapa kantor pos cabang, akan mulai mencairkan dana SLT RTM tahap kedua itu," tandasnya.

Ia menjelaskan pembagian SLT RTM tahap kedua sendiri dilakukan dengan sistem perkelurahan guna menjaga ketertiban dalam pengambilan dana tersebut.

Sementara itu, Manajer Komunikasi Corporate PT Pos Indonesia (Persero), Tenan Priyo Widodo, mengatakan, pembagian SLT RT tahap kedua dilakukan di delapan kota di tanah air, yakni, Medan, Bandung, Palembang, Jakarta, Bogor, Surabaya, Makasar dan Semarang.

"Khususnya di Kota Bandung, akan dilakukan di Kantor Pos Bandung pada hari Senin (2/1) untuk enam kelurahan, kemudian mulai hari Selasa (3/1) pembagiannya dilakukan serentak di kantor pos cabang lainnya," demikian Tenan. (U.K-SYA/B/A036/A036) 02-01-2006 19:04:52

DIPERLUKAN LEMBAGA KHUSUS TANGANI PENDUDUK MISKIN AGAR BLT EFEKTIF

Jakarta 3/1 (ANTARA) - Pemerintah diimbau membentuk lembaga khusus dan profesional untuk menangani penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dan juga bantuan lainnya, seperti beras bagi kaum miskin (Raskin), dan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin (Gakin), agar bantuan tersebut terkoordinir dan terpantau di samping ada pemberdayaan bagi kalangan bawah tersebut.

Joko Sungkono, salah seorang anggota perancangan undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), di Jakarta, Selasa, mengatakan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin hendaknya tidak dilakukan secara temporer, tetapi berkelanjutan.

"Untuk itu diperlukan lembaga khusus menangani masyarakat miskin tersebut agar pemetaan masyarakat miskin lebih jelas, terjadi pemberdayaan dan pada akhirnya mengangkat mereka dari jurang kemiskinan," kata Joko.

Mantan Direktur Operasional PT Jamsostek itu mengatakan selama ini pemerintah sudah menyalurkan sejumah bantuan kepada masyarakat miskin. Bantuan tersebut dapat dikatakan sebagai cikal bakal bagi bantuan (jaminan) sosial (social security) bagi masyarakat miskin sebagaimana yang dilakukan negara maju kepada warganya yang tidak beruntung.

Negara, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, bertanggungjawab atas kesejahteraan orang miskin dan anak terlantar.

"Apa yang dilakukan pemerintah selama ini sudah bagus, dan akan lebih bagus lagi jika bantuan tersebut dikoordinir lebih baik oleh suatu lembaga khusus sehingga pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak mendasar bagi orang miskin terpenuhi," kata Joko.

Ditambahkannya, Negara tentu tidak ingin penduduk miskin tetap menjadi miskin terus. Karena itu, diperlukan pemberdayaan di samping jaminan bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak mendasar lainnya pada saat mereka tidak berdaya.

Terkait dengan SJSN, Joko mengatakan dalam UU yang belum memiliki peraturan pemerintah (PP) hingga saat ini, dikatakan bahwa pemerintah bisa membuat lembaga khusus untuk menangani masalah khusus pula, misalnya penanganan masyarakat miskin, di samping empat lembaga jaminan sosial yang sudah ada.

Keempat lembaga jaminan sosial tersebut adalah PT Jamsostek, PT Askes, Asabri, dan PT Taspen. Keempat lembaga tersebut juga bisa melakukan pengembangan program untuk melayani penduduk miskin.

Meski demikian, Joko menilai akan lebih baik jika dibentuk lembaga khusus untuk menangani penduduk miskin sehingga penanganannya lebih fokus.

PT Jamsostek selama ini menjadi penyelenggara program jaminan sosial bagi pekerja swasta dan BUMN, PT Askes pelayanan kesehatan bagi PNS dan pegawai swasta, Asabri untuk personil TNI dan Polri, sedangkan PT Taspen pengelola dana pensiun PNS.

Untuk membentuk lembaga khusus tersebut pemerintah diimbau untuk segera menerbitkan PP tentang UU SJSN dan sekaligus menjadi dasar untuk membentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional. Dewan itu bisa membentuk lembaga baru untuk melayani pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin.

"Untuk memasukkan masyarakat miskin dalam program jaminan sosial maka diperlukan perhitungan aktuaria, jenis program, penjamin. Khusus untuk penjamin, sudah pasti negara, pemerintah pusat, Pemda. Lembaga donor, swasta dan penduduk miskin itu sendiri," kata Joko.

Diharapkan dengan adanya lembaga tersebut maka masyarakat miskin akan terjamin biaya hidupnya, kesehatan, dan mendapat jaminan kematian.

Ketika disinggung tentang adanya jaminan pelayanan kesehatan dari PT Askes, Joko membenarkannya, hanya saja dalam praktiknya selama ini bantuan untuk masyrakat miskin itu masih terpencar-pencar yakni di PT Askes untuk pelayan kesehatan, Raskin oleh Pemda, dan BLT oleh pemerintah pusat dan penyalurnya PT Pos.

"Dengan adanya lembaga khusus tersebut maka pelayanan akan lebih fokus dan pengelolaannya akan lebih efisien dan tidak tumpang tindih," demikian Joko. (T.E007)

BPS CABUT 1.481 LEMBAR KARTU BLT

Kotabaru, 3/1 (ANTARA) - Setelah melakukan Pencacahan dan Penelitian (Cuklit) di 18 kecamatan di wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Badan Pusat Statistik (BPS) setempat mencabut 1.481 lembar kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).

"Karena telah terjadi perubahan status perekonomian rumah tangga miskin, serta pendataan yang kurang teliti oleh petugas di lapangan, sampai dengan hari ini kami telah mencabut sedikitnya 1.481 BLT," kata Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru Drs.Rosihannor, Selasa.

Menurut Rosihan, besar kemunginan jumlah tersebut akan terus bergerak dan berubah, terlebih dengan sosialisasi yang dilakukan oleh BPS bersama aparat di daerah.

Rosihan tidak menutupi masih banyaknya rumah tangga yang tidak masuk dalam 14 kriteria miskin, tetapi mengaku miskin dan pengkuannya tersebut didukung oleh pihak-pihak lain.

"Kita hanya mencari warga miskin yang benar-benar hidup sebatang kara tidak ada harapan lain selain mencari sendiri, artinya tidak ada bantuan pihak lain seperti keluarga, dan keluarga yang demikian layak untuk diberi kartu PKPS-BBM," jelasnya.

Namun demikian, Lanjut Rosihan, jumlah kartu BLT yang dicabut dipastikan akan terjadi perubahan karena masih terus diproses, terlebih dengan daftar keluarga miskin yang baru diterimanya dan jumlahnya lebih besar daripada jumlah tahap awal.

Berdasarkan data BPS, jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Kotabaru yang menerima dana PKPS-BBM sebanyak 14.656 kk, tetapi setelah dicabut 1.481, tersisa 13.166 kk. Sedangkan jumlah tambahan rumah tangga miskin tahap II sebanyak 10.145 kk.