Bantuan Tunai Langsung (BLT)

PEMBAGIAN BLT TAHAP II DI KOTA BOGOR KURANG SOSIALISASI

Bogor, 2/1 (ANTARA) - Pembagian dana bantuan langsung tunai (BLT) tahap II untuk Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada hari pertama di Kantor PT Pos Indonesia di Jl H Djuanda, Senin, kurang terselenggara dengan baik dan penyebabnya dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dimana dan kapan dana bantuan itu dapat diambil oleh masyrakat.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor, Ir Moh Rizal Barnadi, MM, usai meninjau langsung pelaksanaan pembagian BLT tahap II.

"Dari data yang kita himpun dan setelah melihat langsung pelaksanaan pembagian BLT tahap II pada hari pertama tadi, ternyata yang datang sekitar 60 persen justru warga dari Kabupaten Bogor, ini karena tidak adanya sosialisasi mengenai dimana pembagian dana tersebut dibagikan," katanya.

Ia menilai, kurangnya informasi mengenai pembagian BLT tersebut murni kesalahan dari pemerintah pusat karna tidak adanya sosialisasi yang baik, dan itu terbukti dimana seharusnya masyarakat yang berhak menerima BLT adalah warga Kota Bogor, namun yang datang justru lebih 50 persen dari Kabupaten Bogor, yang jadwal penerimaannya bukan pada hari Senin ini.

Warga yang berhak menerima BLT tahap II di Kota Bogor, baru bisa mendapatkan kartu kompensasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam bentuk BLT itu pada pukul 09:00 WIB, meski sudah banyak dari mereka yang datang pukul 06.00 WIB.

Namun, tidak sedikit dari masyarakat yang merasa kecewa dikarenakan tidak dapat mengambil dana tersebut karna kurangnya informasi.

Bukti ketidaksiapan pembagian BLT tahap II itu, menurut Moh Rizal Barnadi, terlihat pada Kantor Pos Djuanda --yang mestinya khusus untuk warga dari Kelurahan Paledang saja--namun dalam kenyataannya yang datang banyak dari kecamatan-kecamatan.

"Malahan, ada yang dari Kabupaten Bogor, jadi ini membuktikan kurangnya sosialisasi mengenai kapan dibagikan dana tersebut dan kesalahan tersebut akibat kurangnya sosialisasi pemerintah pusat," katanya.

Ia juga menyampaikan masalah lain yang ditemui, yakni soal pengadaan dana yang juga dikeluhkan oleh Kantor PT Pos Indonesia Djuanda, karena sejak pagi dana tersebut sudah habis Rp2 miliar dari yang disediakan pemerintah, tetapi masyarakat terus berdatangan.

"Akhirnya, PT Pos Indonesia untuk BLT tahap II sekarang ini menalangi uang dana kompensasi sebanyak Rp360 juta. Ini baru di kantor pos pusat (Bogor), bagaimana dengan kantor pos di kecamatan-kecamatan? Kondisi itulah yang harus diantisipasi oleh pemerintah karna BLT ini adalah program dari pusat sedangkan di sini hanya pelaksana," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, H Iwan Suryawan, yang juga ikut memantau pembagian BLT tahap II pada hari pertama menilai bahwa kesalahan mengenai informasi tersebut bukan semata-mata kesalahan PT Pos Indonesia karena yang lebih berwenang adalah pemerintah daerah, yang mesti menyosialisasikannya ke kecamatan-kecamatan, dan kemudian meneruskannya kepada para lurah.

"Karena, para lurah yang lebih dekat dengan masyrakatnya," katanya. Ikhwal tidak adanya sosialasi mengenai lokasi dimana dana BLT itu akan dibagikan disampaikan oleh Dedi (44), warga Ciomas.

"Dari kecamatan tidak ada pengumuman mengenai dimana dana tersebut akan dicairkan, jadi hanya hari ini dana tersebut akan dibagikan, padahal tahun lalu saya dapat mencairkan dana kompensasi di Kantor Pos Djuanda," katanya.

Ia juga menilai bahwa pemerintah pusat seharusnya lebih dapat bertanggung jawab mengenai pengadaan dana kompensasi dan jadwal pembagian agar masyarakat merasa mudah untuk mencairkan dana tersebut.

Dari pantauan ANTARA, masyarakat yang merasa kecewa --karena tidak langsung menerima dana tersebut--terpaksa pulang dengan tangan kosong, dan bahkan ada yang pulang dengan jalan kaki akibat mereka tidak mempunyai ongkos untuk pulang, karena sebenarnya mengharapkan dana tersebut dapat langsung cair.
(T.A035/B/A036/A036) 02-01-2006 20:03:43

DIY BELUM SELESAI DATA PENERIMA BLT

Yogyakarta, 2/1 (ANTARA) - Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sampai saat ini belum menyelesaikan seluruh pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2006, atau baru mencapai 40 persen dari sekitar 40.000 KK yang mengajukan BLT baru, kata Sekda Provinsi DIY, Bambang SP di Yogyakarta, Senin.

Atas pertanyaan wartawan di Yogyakarta, ia menambahkan, jadi saat ini DIY belum mempunyai data yang konkrit tentang jumlah calon penerima BLT sehingga perlu sekitar sebulan lagi untuk menyelesaikan dan mengklarifikasi data calon penerima BLT tersebut.

Ia mengatakan, dari pendataan jumlah calon penerima BLT sebanyak itu, mereka adalah yang mengadukan ke Posko BLT baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota karena merasa belum menerima BLT pada tahap pertama.

Dalam pendataan dengan mengklarifikasi calon penerima BLT, pihak Pemerintah Provinsi DIY dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan koordinasi dengan Pemkab/kota untuk melakukan pengawalan para petugas pencacah yang mendatangi langsung ke rumah-rumah. "Pengawalan tersebut dimaksudkan memberikan rasa aman kepada petugas pencacah, sebab untuk menghindari acaman dan teror yang kemungkinan ada," ujar Bambang SP.

Menurut dia, mekanisme pencocokan data calon penerima BLT yaitu setelah semua terdata kemudian berkas tersebut dikirim ke Pusat oleh BPS Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dari pusat dikirim kembali ke Yogya untuk diklarifikasikan dan setelah diklarifikasi kemudian dikirim kembali ke Jakarta untuk ditetapkan jumlah calon penerima BLT tersebut, katanya. (U.H008/C/T006/C/N002/6:25 PM 1/2/06)

BLT TAHAP II MULAI DISALURKAN

Semarang, 2/1 (ANTARA) - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Paskah Suzeta mengatakan, dana kompensasi BBM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II hari ini (2/1) mulai disalurkan di delapan kota besar di Indonesia.

"Bantuan langsung tunai merupakan rangkaian dari empat dana kompensasi BBM, pertama adalah untuk kompensasi pendidikan, kedua kompenssi untuk kesehatan, ketiga untuk kompensasi infrastruktur pedesaaan, dan yang keempat bantuan langsung tunai. Sehingga BLT ini tidak nyelonong sendiri," katanya pada Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan APBN dan Dokumen pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Senin.

Ia mengatakan, BLT tahap I telah tersalurkan Rp4,6 triliun untuk 5,5 juta kepala keluarga, akan tetapi dengan tiba-tiba melalui pos-pos pengaduan ada yang mendeklarasiakan di luar konsensus DPR sebesar 10 juta jiwa yang menyatakan orang miskin.

Menurut dia, dari 10 juta orang yang mengaku miskin tersebut paling banyak di Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan keempat Jawa Tengah.

Paskah mengatakan saat ini pemerintah telah menyiapkan dana Rp17 triliun yang secara bertahap mulai hari ini akan diberikan kepada masyarakat miskin.

"Dari sekitar 10 juta jiwa yang mendeklarasikan miskin, nanti kita tata menjadi kepala keluarga sehingga jumlahnya kurang dari 10 juta, ini akan dibayarkan juga secara bersamaan akan tetapi perlu bersabar dulu karena tidak mungkin dalam satu hari, tanggal 2 Januari ini dibagikan untuk kurang lebih 5,5 juta kepala keluarga plus yang menyatakan miskian 10 juta jiwa," katanya.

Untuk ketertiban dalam menyalurkan BLT, katanya akan dilakukan perbaikan-perbaikan, pertama di kantor pos akan diperbanyak loket-loket pembayaran BLT, ada loket khusus lanjut usia (lansia) dan orang cacat juga dipisahkan.

Selain itu, katanya, jam pembayaran juga akan dibatasi, tidak dari jam 07.00 sampai jam 24.00 apalagi sampai besoknya lagi. Tidak diharapkan demikian, untuk ketertiban di kator pos sesuai kebijakan Departemen Dalam Negeri dan Polri pembayaran akan dilakukan jam tertentu, tidak sepanjang hari, "Jadi masyarakat tidak usah khawatir, pasti kebagian. Akan dibayarkan bertahap mulai hari ini hingga bulan Maret 2006."

"Jangan dilihat dari BLTnya tapi harus dilihat empat rangkaian dana kompensasi BBM tadi, karena banyak yang mengatakan kok dibagi-bagi. Tidak begitu, ini merupakan bagian dari empat tadi," katanya menegaskan. (U.PK-HS/B/T005/B/D007) 02-01-2006 18:10:03

3.300 KK DI SURABAYA TAK TERIMA BLT LAGI

Surabaya, 2/1 (ANTARA) - Sebanyak 3.300 Kepala Keluarga (KK) di Surabaya tak menerima lagi bantuan langsung tunai (BLT) dari kompensasi BBM tahap kedua, karena penerima BLT di Surabaya berkurang dari 106.166 KK menjadi 102.815 KK.

"Hasil pendataan ulang menyimpulkan bahwa 3.300 KK itu ternyata mampu secara ekonomi, karena itu mereka sekarang tak menerima lagi," kata Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Ludfin Rana, di Surabaya, Senin.

Di sela-sela memantau penyaluran dana BLT di beberapa kantor pos di Surabaya, ia menjelaskan pihaknya melakukan pendataan ulang itu untuk menghindari penyaluran dana yang salah sasaran.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Kantor Pos Besar Jalan Kebonrojo, Surabaya, Arif Mahfud, mengatakan Kota Surabaya untuk penyaluran tahap kedua memperoleh dana Rp31,8 miliar.

"Untuk penyaluran BLT, kami melakukan penjadwalan pembagian uang agar tidak terjadi kekacauan seperti penyaluran tahap pertama. Kalau dibagikan pada hari yang bersamaan, kami khawatir timbul kekacauan lagi," katanya.

Misalnya, di Kantor Pos Besar untuk hari pertama (2/1), penyaluran dana BLT hanya dikhususkan 830 KK warga Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan.

"Untuk kelurahan-kelurahan lain, kami memberikan jadwal secara bergiliran hingga terakhir pada 9 Januari mendatang," katanya.

Di Kantor Pos Besar, pembagian BLT juga diwarnai penolakan petugas kantor pos kepada warga penerima karena berbagai alasan, misalnya ada warga yang tidak membawa kartu tanda penduduk (KTP), alamat di KTP dan di kartu tidak sesuai, atau diwakilkan kepada orang lain. "Kalau tidak memenuhi syarat ya kami tolak," kata seorang petugas.

Antrean ratusan warga penerima BLT di Kantor Pos Besar terjadu sejak pukul 08.00 WIB, meski penyaluran BLT baru dilaksanakan pada pukul 13.30 WIB.(T.E011/B/I007/I007) 02-01-2006 18:00:41

BANTUAN SLT TIDAK DIALIHKAN KE PADAT KARYA

Kendari, 2/1 (ANTARA) - Menko Kesra, Aburizal Bakri mengatakan, sampai sejauh ini belum ada pemikiran untuk mengalihkan program bantuan subsidi langsung tunai (SLT) kepada masyarakat miskin menjadi bentuk program padat karya.

"Program SLT ini masih tetap dilaksanakan, sedangkan program padat karya juga saat ini sedang berjalan, khususnya untuk pembangunan infrastruktur pedesaan," kata Menko Kesra kepada wartawan di Kendari, Senin, menanggapi wacana untuk pengalihan program SLT ke padat karya.

Hanya saja, kata Menko Kesra, pelaksanaan program padat karya untuk pembangunan infrastruktur pedesaan saat ini belum berjalan baik, padahal alokasi dananya cukup besar. Banyak daerah yang sudah didroping dananya, tetapi belum dilaksanakan secara baik.

Menurut dia, program SLT dan padat karya tersebut ibaratnya "selain kita memberi ikannya, juga diberikan pancingnya", sebab pelaksanaan program itu sangat penting terutama untuk mengatasi keadaan ekonomi masyarakat karena pengaruh kenaaikan harga BBM saat ini.

Menko Kesra juga mengatakan, pihaknya terus mengevaluasi untuk melakukan perbaikan terhadap penyaluran bantuan SLT itu. Saat ini juga sedang didesain agar setelah penyaluran SLT berakhir sampai 1 September 2006, nanti dikembangkan, apakah dikaitkan dengan bidang pendidikan, kesehatan atau kegiatan lain berkaitan dengan kebutuhan masyarakat miskin.

Menyinggung penyaluran dana SLT tahap kedua, menteri mengatakan, akan dilakukan secara bertahap mulai 2 Januari 2006. Untuk tahap pertama akan dilakukan di delapan daerah di Indonesia yang sudah selesai melakukan verifikasi ulang terhadap warga miskin.

"Penyaluran BLT ini dilakukan secara bertahap, baik kepada penerima dana SLT tahap pertama maupun warga yang baru diverikasi ulang saat ini. Verikasi yang baru saat ini, ada sebagian yang sudah selesai dan ada yang belum selesai. Yang sudah selesai, akan segera dibagikan sesuai dengan jadwal di seluruh daerah," ujarnya.

Warga yang sudah mendapatkan kartu penerima SLT saat ini bisa mengambil uangnya di kantor pos terdekat yang ada di daerah masing-masing. Penyaluran dana bantuan SLT itu berakhir sampai 1 September 2006. (U. L004/B/KDR1) 02/01/06 18:34 Wita

GUBERNUR SESALKAN PENYALURAN BTL RTM DIPAKSAKAN

Makassar, 2/1 (ANTARA) - Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai - Rumah Tangga Miskin (BLT-RTM) melalui Kantor Pos Indonesia Cabang Makassar yang dimulai Senin, terkesan dipaksakan karena dilakukan sebelum revitalisasi data keluarga miskin yang bermasalah tahun lalu rampung dikerjakan.

"Pendistribusian BLT-RTM sebesar Rp300 ribu/kepala keluarga hari ini terkesan dipaksakan, sebab banyak warga yang dinilai bermasalah pada pembayaran tiga bulan lalu, kecewa karena untuk sementara bantuannya ditangguhkan," kata Gubernur Sulsel HM. Amin Syam di sela-sela peninjauan kegiatan pembayaran BLT-RTM di Kantor Pos Makassar, Senin.

Penangguhan bantuan kepada ratusan warga yang sudah antri sejak pagi itu terjadi karena mereka diduga bukan dari keluarga miskin, sehingga harus menunggu hasil survei petugas BPS setempat.

Apabila hasil pendataan ulang dari petugas BPS belum turun, jangan dulu dibayarkan BLT-nya sebab akan menimbulkan kekacauan baru dalam penyaluran bantuan dabna kompensasi BBM tersebut, tambahnya.

Jumlah penerima BLT di wilayah Makassar Raya tercatat sekitar 75.000 orang dengan jumlah dana yang disiapkan sebesar RP18,4 miliar lebih.

"Saya kaget juga sebab tidak ada penyampaian ke Pemprov Sulsel bahwa pembayaran BLT-RTM tahap kedua akan dimulai hari ini. Pemberitahuan yang Pemprof dapatkan adalah penangguhan sampai 15 Januari 2006 untuk menunggu proses pendataan ulang rampung dikerjakan," ujar Amin Syam seraya menilai bahwa kegiatan penyaluran sudah berjalan bagus tetapi terkesan mendadak.

Suryana, isteri Dg. Liong yang tinggal di Jalan Monginsidi Baru Lr.6, salah satu dari sekian banyak warga yang ditolak pembayaran BLT-nya karena memiliki sepeda motor sehingga dianggap keluarga mampu, menangis di depan petugas yang menolak menyerahkan dana RP300 ribu untuk jatah bulan Januari - Maret 2006 itu.

"Saya ini orang miskin bu. Suami saya sudah satu bulan sakit ambeyen dan tidak ada apa-apa lagi di rumah, semua sudah dijual untuk biaya pengobatan suami saya," keluhnya sambil menangis terisak-isak disaksikan Gubernur Amin Syam.

Gubernur juga menyaksikan seorang ibu yang tidak diizinkan ke loket pembayaran untuk menerima dana bantuan tersebut karena dinyatakan 'diskualifikasi' dalam daftar penerima yang diterbitkan dari pusat, sambil menunggu verifikasi dari BPS daerah mengenai apakah yang bersangkutan benar keluarga miskin atau bukan.

"Ini kan sudah mengacaukan pelaksanaan penyaluran BLT-BBM sebab warga berharap akan menerima ternyata ditolak dengan alasan seperti itu," kata gubernur dan berharap kejadian ini tidak lagi terulang pada tahapan ketiga BLT pada April-Juni 2006.(U.A022/B/MKS1/4:47 PM 1/2/2006)

PENERIMA BLT DI PALEMBANG BANYAK YANG BELUM BISA CAIRKAN BANTUAN

Palembang, 2/1 (ANTARA) - Ribuan keluarga kurang mampu penerima bantuan uang tunai (bLT) kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Palembang, banyak yang belum bisa mencairkan dana pembagian bantuan tahap II sebesar Rp300.000 per KK untuk bulan Januari-Maret 2006.

Pantanau di kantor pos Jalan Merdeka Palembang, Senin, tampak ribuan penerima bantuan tersebut terpaksa pulang ke rumah dengan tangan kosong karena mengambil uang bantuan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Menurut petugas kantor pos, Safri, pihaknya terpaksa tidak bisa melayani beberapa kepala keluarga yang akan mencairkan dana pada hari pertama pembagian bantuan tersebut karena mereka datang tidak sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentuan.

Sistem pembayaran bantuan tersebut pada tahp II tahun 2006 ini dilakukan di kantor pos terdekat dengan tempat tinggal masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan tersebut.

Sebelumnya pada tahap pertama pihaknya memang membayarkan bantuan uang tunai kepada masyarakat miskin di kota pempek ini secara terpusat di kantor pos Merdeka, namun untuk menghindari antrian panjang pembayarannya dilakukan berdasarkan kantor pos terdekat dengan lokasi penerima bantuan.

Masyarakat yang telah memiliki kartu dan merasa memang berhak menerima bantuan itu, jangan takut tidak bisa mencairkan dananya, silahkan datang ke kantor pos yang ditetapkan sesuai denga jadwal yang telah ditentukan, ujarnya.

Sementara salah seorang warga penerima bantuan, Effendi, mengatakan, sebagai masyarakat kecil mereka tidak mengerti dengan ketentuan baru karena sebelumnya tidak menerima penjelasan kalau bantuan bisa diambil di kantor pos terdekat dan secara bergilir berdasarkan jadwal.

Jika mereka sebelumnya telah mengetahui ketentuan pembagian dana bantuan tersbeut tidak mungkin ramai-ramai ke kantor pos Merdeka tempat mereka mencairkan bantuan tahap I, tambahnya.(U.P[K-YA/C/PLB1/02012005 16:08)

SALAH MENDUGA JADWAL, RATUSAN WARGA BANDUNG TIMUR GAGAL CAIRKAN BLT

Bandung, 2/1 (ANTARA) - Gara-gara salah menduga jadwal pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kompensasi BBM, ratusan warga Bandung Timur dari daerah Cilengkrang Ujungberung dan Cibiru Kota Bandung mengaku kecewa berat karena gagal mencairkan dana tersebut di Kantor Pos Ujungberung Bandung, Senin.

"Saya datang sejak pagi sekitar pukul 06.00 WIB. Setelah ada petugasnya ternyata uangnya belum turun, padahal saya datang dari jauh dengan ojek," kata Mardi (60), salah seorang warga Cilengkrang II Ujungberung Kota Bandung dengan nada kecewa.

Ia tidak sendirian. Sekitar seratus orang lainnya dari kawasan yang sama juga sudah datang berduyun-duyun ke Kantor Pos Ujungberung Bandung. Setelah diklarifikasi kepada petugas Kantor Pos Ujungberung ternyata jadwal pencairan BLT belum ada.

Mereka mengaku mendapat informasi dari media massa televisi dan surat kabar yang intinya menyatakan bahwa Kota Bandung termasuk salah satu daerah yang akan melakukan pencairan dana BLT pada Senin (2/1) ini, namun ternyata wilayah Kantor Pos Ujunberung baru dijadwalkan melakukan pencairan pada 7 Januari 2006.

"Memang ada penjadwalan untuk beberapa Kantor Pos di Kota Bandung, sedangkan Kantor Pos Ujungberung belum ada. Warga salah informasi, sehingga mereka sudah datang meskipun belum ada pemberitahuan dari petugas terdekat," kata Soni, salah seorang petugas bagian pelayanan Kantor Pos Cabang Ujungberung Bandung.

Warga miskin itu akhirnya kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan kecewa. Sebagian mengumpat karena mereka sudah berjalan kaki cukup jauh dari rumahnya di Cilengkrang dan sekitarnya, namun uang Rp300.000 yang mereka idam-idamkan ternyata belum cair.

Sementara itu Kantor Pos Besar Bandung di Jl Asia Afrika Kota Bandung melakukan pencairan BLT Kompensasi BBM hari Senin (2/1), sedangkan pencairan di Kantor Pos Cabang lainnya di Kota Bandung akan dilaksanakan bervariasi, yakni ada yang dilakukan Selasa (3/1), dan ada juga yang dijadwalkan mulai 11 Januari 2006.

Pencairan BLT di Kantor Pos Besar Bandung sendiri diperuntukkan bagi enam kalurahan di Kota Bandung, yakni kelurahan Ciateul, Cikawao, Balonggede, Paledang, Kopo dan Kelurahan Jamika.

Penerima BLT melakukan antrian panjang, namun ternyata setelah tiba di depan loket, ada juga beberapa warga yang namanya tidak tercantum karena tidak masuk jadwal pencairan dana pada hari itu.

"Saya datang dari wilayah Nyengseret, dan masuk Kelurahan Kopo seperti yang terjadwal hari ini di sini (Kantor Pos Besar Bandung), namun ternyata pembagiannya di Kantor Pos Astanaanyar besok. Sebelumnya saya mencairkan dana di Kantor Pos dekat RS Immanuel, sekarang dipindah," kata Rosandi (55), seorang penerima BLT yang mengaku kecewa karena gagal mencairkan dana tersebut.

Namun dibandingkan dengan penyaluran BLT tahap pertama pada Oktober 2005 lalu, penyaluran tahap ke II (Januari - Februari - Maret 2006) relatif lebih aman karena terjadwal per kelurahan.

"Antrian memang ada, tapi lebih tertib dan lancar per kelurahan. Lain halnya dengan dulu, saya harus punya tenaga untuk antri," tambah Rosandi yang akhirnya hanya menonton orang lain yang mencairkan BLT. (U.K-SYA)

KANTOR POS TALANGI DANA BLT UNTUK MAKASSAR

Makassar, 2/1 (ANTARA) - PT Kantor POS Wilayah X Sulawesi terpaksa menalangi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin di Kota Makassar karena dana dari pemerintah belum bisa dicairkan dari bank.

Pasalnya, kata Kepala Kanwil PT Kantor Pos X Sulawesi, Mursalim di Makassar, Senin, pembayaran dana bantuan pemerintah ini seyogyanya baru akan dilaksanakan pada 15 Januari 2005, tetapi mendadak ada kebijakan pemerintah untuk membayarnya mulai hari ini.

Sejumlah bank belum bisa mencairkan dana BLT karena operasional mereka masih tertutup hingga 1 Januari 2006.

"Beruntung kami masih memiliki dana segar yang tersisa di kas dan sebagian dikumpulkan dari beberapa Kantor Pos di Sulsel Kantor Pos Palopo," ujar Mursalim seraya menambahkan, pihaknya berhasil mengumpulkan dana segar saat ini sebanyak Rp 4 miliar.

"Awalnya kami hanya sanggup menalangi Rp 1 miliar, tetapi secara bertahap, sumbangan dari beberapa kantor pos berdatangan, sehingga yang berhasil terkumpul hari ini Rp 4 miliar," jelas Mursalim.

Sekitar 63.000 kk keluarga miskin di Kota Makassar akan mendapatkan dana tersebut dengan nilai total Rp18,9 miliar atau Rp300.000/kk untuk jatah bulan Januari-Maret 2005, namun untuk pembayaran hari ini, pihak Kantor Pos hanya menyiapkan Rp4 miliar.

Untuk melayani masyarakat yang akan mengambil dana BLT BBM ini, pihaknya telah membuka pelayanan di 14 titik dari yang sebelumnya hanya enam titik. Ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dimana pada pelayanan tahap I bulan Oktober 2005, banyak masyarakat harus antri berjam-jam sehingga ada yang pingsan.

"Kami tidak mau peristiwa di Jawa, dimana beberapa masyarakat meninggal saat antri di kantor pos, terjadi di wilayah ini," tutur Mursalim.

Pembayaran dana BLT ini berjalan lancar dan Gubernur Sulsel HM. Amin Syam turun langsung memantau kegiatan pembayaran tersebut.(U.PK-RS/C/MKS1/11:33 AM 1/2/2006)

PERLU SEGERA KELUARKAN PP SJSN AGAR BLT LEBIH BERMANFAAT

Jakarta, 2/1 (ANTARA) - Pemerintah perlu segera menerbitkan PP tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) agar pemberitan bantuan lansung tunai (BLT) kepada masyarakat bisa lebih bermanfaat Salah seorang perancang UU SJSN Tahun 2004 Sulastomo di Jakarta, Senin, mengatakan pemberian BLT akan lebih bermanfaat jika melalui SJSN karena masyarakat miskin tidak hanya sekadar dapat makan, tetapi juga mendapat jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya.

Dijelaskannya, jaminan sosial memang berbeda dengan bantuan sosial, tetapi bantuan sosial sebagaimana BLT bisa dikelola dalam kerangka jaminan sosial.

"Jika, dana BLT, beras keluarga miskin, dan bantuan lainnya dikelola secara sistematis maka bantuan kepada masyarakat miskin akan lebih bermanfaat," kata Sulastomo.

Dia menambahkan saat ini pemerintah tidak tau jika dana BLT digunakan untuk apa oleh masyarakat penerimanya. "Kalau untuk beli rokok, pemerintah kan tidak tau dan juga tidak bisa melarangnya," kata mantan direksi di PT Askes itu.

Menurut dia, jika dana BLT dan bantuan lainnya untuk masyarakat miskin dijadikan iuran maka masyarakat miskin tidak hanya mendapat jatah hidup tetapi juga jaminan sosial lainnya, bahkan mendapat jaminan pensiun jika diprogramkan.

Dengan mekanisme SJSN juga akan ada pemberdayaan dimana masyarakat miskin tidak hanya akan menjadi penerima, tetapi diberdayakan untuk mandiri.

UU SJSN juga mengatur kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah dan warga negara sehingga terjadi sistem gotong royong (subsidi silang) yang memberi manfaat kepada semuanya.

Dijelaskannya, BLT yang ada sekarang ini lebih mirip bantuan sosial sebagaimana yang diberikan oleh negara maju seperti Amerika Serikat kepada warganya.

"Hanya saja program BLT ini terkesan temporer tidak sistematis sehingga untuk jangka panjang manfaatnya tidak ada," kata Sulastomo.

Pemerintah seharus sudah melaksanakan SJSN karena sudah diundangkan pada 2004. "Kita sudah telat sebenarnya. Kami sedang menunggu peraturan pemerintah (PP) yang juga menjadi dasar pembentukan Dewan Jaminan Sosial," kata Sulastomo.

Pemerintah mulai 2 Januari 2006 akan menyerahkan BLT tahap II kepada 18 juta rumah tangga (RT) miskin atau sekitar 72 juta jiwa, naik 2,5 juta RT miskin dari 15,5 juta RT yang menerima BLT pada 2005.

Menurut Badan Pusat Statistik penambahan jumlah itu merupakan hasil verifikasi terhadap usulan tambahan 10,5 juta RT yang mengaku miskin. Masing-masing keluarga akan mendapat Rp300.000 untuk tiga bulan. Pada tahun 2005 pemerintah menyediakan dana sekitar Rp4,6 triliun untuk BLT tahap I.(T.E007/10:18 AM 1/2/2006/B/R013)